Pemberdayaan Kader Masyarakat

Setiap gerakan pembangunan ujung-ujungnya pasti diarahkan pada kesejahteraan masyarakat. Namun caranya  sangat beraneka ragam. Ada yang melalui parpol, ada yang melalui ormas, ada yang melalui lembaga sosial kemasyarakatan, ada yang melalui agama ada yang melalui yayasan. Ada pula yang melalui perkumpulan ataupun paguyuban. Semuanya tergantung pada cara pandang dan latar belakang yang mengilhaminya. Orang  sejahtera adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan dasar. Bagaimana caranya memampukan setiap orang supaya berdaya!. Seperti apa pemberdayaan yang bisa dilakukan? Jawabannya pasti relative dan tidak terbatas.

            Dengan tidak terbatasnya kemauan manusia. Maka setiap orang berupaya bernaung dalam sebuah komunitas. Apakah yang sejenis ataupun yang heterogen. Tentunya dalam setiap kerumunan orang atau sekumpulan orang akan muncul kader sebagai calon pemimpin yang siap berdiri di depan untuk menyuarakan kepentingan kelompoknya. Setiap kelompok lama kelamaan akan membentuk struktur hubungan komunkasi terpola menjadi tatanan kehidupan bermasyarakat.

            Masyarakat modern akan terus mengupdate setiap perkembangan dunia tanpa batas. Dikenal dengan arus globalisasi. Sehingga istilah kader di tengah-tengah masyarakat terus tumbuh dan berkembang. Seperti halnya Kader PKK, Kader Posyandu, Kader Pembangunan Masyarakat Desa dan Keluarahan,  Kader Ormas, Kader Parpol, Kader Pemuda, bahkan di dalam program family planning muncul Kader BKB, Kader BKR, Kader Dasa Wisma, Kader BKL, Kader BLK. Kader Pos KB. Tentunya dengan berbagai aktivitas yang dilakukannya.

            Apa yang mesti dilakukan dalam Manajemen Pemberdayaan Kader Masyarakat? Paling tidak mesti  dilakukan  perencanaan kebutuhan kader, rekrutment kader, pembinaan kompetensi kader, pembinaan kinerja kader, pengukuran keberhasilan program, pengembangan program terintegrasi, analisis hambatan dan alternative  solusi mengatasi masalah. Itu semua diperlukan penelitian ilmiah dan pengembangan pengalaman lapangan yang disumbangkan oleh setiap Kader. Sehingga mampu memotret yang tepat keberadaan kader masyarakat dan ditemukan tehnik pemberdayaan kader masyarakat sesuai dengan dinamika perkembangan sosial budaya masyarakat yang semakin kritis menuntut keterbukaan, akuntabel, dan  berdaya saing.

Landasan Berpijak

            Pepatah orang tua sering mengungkapkan bahwa setiap melakukan pekerjaan  harus jelas landasan hukum yang memayunginya. Untuk itu pijakan utama dari Pemberdayaan masyarakat di Kota Sukabumi diatur di dalam Perda Nomor  7 tahun 2008 pada halaman 10 mengamanahkan untuk “mengoptimalkan partisipasi masyarakat”. Hal itu untuk mencapai “Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai Pusat Pelayanan berkualitas dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat berdasarkan Iman dan Taqwa”.

            Dari mana mulai melangkah untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Tentunya perlu memahami betul kondisi eksisting data tahun 2001 tentang penduduk miskin berjumlah 9.386 KK atau berjumlah 37.544 jiwa. Bahkan pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin di Kota Sukabumi berjumlah 12.346 KK atau sebanyak 49.384 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut  berarti menunjukkan kurang berdaya diakibatkan berbagai situasi dan kebijakan yang digulirkan secara makro. Baik internasional, nasional, regional. Sehingga berdampak pada kondisi masyarakat Kota Sukabumi.

            Catatan yang termuat di dalam RPJPD menunjukkan bahwa pada tahun 2007 penduduk Kota Sukabumi berjumlah 280.143. hal ini sejalan dengan hasil pendataan keluarga pada bulan Desember 2007 sebanyak 280.887 jiwa. Perbedaan data penduduk tersebut tidak perlu dipermasalahkan karena berbeda waktu pencatatan dan pengambilannya. Namun yang perlu diperhatikan pada halaman 13 RPJPD adalah laju pertumbuhan penduduk alami tahun 2004 adalah sebesar 2,19% dan pada tahun 2006 mencapai 1,84%. Berarti menunjukkan ada kemajuan kesungguhan penanganan program Keluarga Berencana. Bahkan di dalam RPJPD halaman 14 dijelaskan bahwa “Migrasi masuk ke Kota Sukabumi tahun 2004 mencpai 1,53% dan pada tahun 2006 mencapai 0,60%.

            Ketika memasuki RPJMD II ( periode 2008-2013 ) masuk dimana program pemberdayaan masyarakat. Tentunya di halaman 53 masuk pada misi 1. Yaitu “mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya”. Dengan pendekatan kalimat yang terkandung di dalam surat annisa ayat 9. Berbunyi “ Walyahsyalladzina lau taroqu minkholfihim durriyyatan diafa”. Hendaklah kamu takut karena Allah dikala meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah. Berarti sejalan dengan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sehat dan Sejahteran ( NKKBS program Keluarga Berencana ).

            Lebih konkrit lagi dihalaman 57 RPJPD mengamanahkan untuk “memperkuat peran serta masyarakat” bahkan di halaman 58 dijelaskan untuk “meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di Kota Sukabumi. Konkritnya di halaman 62 di jelaskan “ pertumbuhan penduduk yang seimbang serta memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan kualitas dirinya”.

            Untuk mengintegrasikan program pembinaan kader BKB dalam peningkatan human investment melalui peningkatan pendidikan dimulai sejak usia dini sampai ke jenjang pendidikan perguruan tinggi agar terbentuk anak remaja dan masyarakat Kota Sukabumi yang unggul dan berwawasan luas dengan penguasaan teknologi infomasi dan bahasa asing serta pemanfaatan dan pengembangan iptek di berbagai bidang menuju masyarakat yang berbudaya produktif seperti yang tercantum di dalam RPJPD halaman 63. Maka dilakukan tri bina ( Bina Kader BKB, Bina Kader BKR, Bina Kader BKL ).

            Secara rinci RPJMD I (2005-2008 ) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tercantum di halaman 80 RPJPD. Priaoritas RPJMD II (2008-2013) mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya. Sedangkan untuk angka laju pertumbuhan pendduuknya diharapkan secara bertahap dapat ditekan. Ada pada halaman 81 RPJPD. Prioritas RPJMD III ( 2013-2018 ). Meningkatkan akses penduduk miskin ke palayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan menggunakan jaminan/asuransi kesehatan masyarakat miskin dengan contact rate nya mencpaai 1 kali setiap tahunnya, tercantum di halaman 85 RPJPD. Bahkan masih pada prioritas RPJMD III (2013-2018) pemenuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh system pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efesien dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya Kota tanpa pemukiman kumuh.

            Prioritas RPJMD IV ( 2018-2023 ) tentang status gizi masyarakat meningkat, tumbuh kembang balita optimal, kesejahteraan meningkat, terwujudnya kesertaan gender dan terkendalinya pertumbuhan penduduk alami. Hal tersebut ditegaskan di halaman 88 RPJPD. Adapun untuk prioritas RPJMD V ( 2023-2025 ) terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh system pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efesien dan akuntabel sehingga terwujud Kota tanpa pemukiman kumuh, selain itu kualitas lingkungan yang semakin meningkat dan pemenuhan ruang terbuka hijau kota mencapai 30% Kota baru tumbuh berkembang dengan pengendalian dan pemanfaatan ruang yang semakin baik.

Poyeksi Penduduk Kota Sukabumi

            Prioritas RPJMD I sampai dengan prioritas RPJMD V ( 2005-2025 ) tentunya untuk melayani penduduk Kota Sukabumi (257.274 – 404.374 jiwa. Untuk itu dipelukan adanya kegiatan Revitaslisasi Program Keluarga Berencana. Dengan gambaran Proyeksi Penduduk sebagai berikut.

Tahun Proyeksi Pendataan KK dari BPMPKB Proyeksi  dari sensus BPS bila LPP 2,57% Proyeksi dari Sensus bila LPP 1,74% Proyeksi dari coklit KK di Casip Proyeksi dari hasil rekap pendataan dari Kecamatan.
2005 257.274        
2006 262.036        
2007 280.887        
2008 281.125        
           
2009 283.990        
2010 288.224 299.247 299.247   287.443
2011 291.250 306.936 304.453    
2012 294.249 317.638 309.750    
2013 297.250 325.801 315.139    
           
2014 304.889 334.174 320.622    
2015 312.724 342.762 326.208    
2016 320.761 351.570 331.883    
2017 329.004 360.605 337.657    
2018 337.459 369.872 343.532    
           
2019 346.131 379.377 349.509    
2020 355.026 389.127 355.590    
2021 364.150 399.127 361.777    
2022 373.506 409.384 368.071    
2023 383.105 419.905 374.475    
           
2024 392.950 430.696 380.990    
2025 403.046 441.764 387.619    
Proyeksi yang tertuang di dalam RPJPD pada Perda 7 tahun 2008 BAB II hal. 8 404.374 404.374 404.374 404.374  

 

            Mengapa proyeksi penduduk itu harus diperhitungkan sejak menyusun perencanaan pembangunan kemasyarakatan, baik jangka panjang maupun periodisasi rencana pembangunan jangka menengah ataupun perkiraan pertambahan penduduk setiap tahunnya. Hal ini untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan menurunkan angka ketergantungan. Mengapa demikian? Karena sebesar apapun LPE di genjot bila gini rasionya terdapat kesenjangan yang sangat curam. Bahkan angka ketergantungannya sangat tinggi maka akan terjadi kesenjangan. Dari kesenjangan itulah akan muncul fenomena sosial.

            Bagaimana fenomena sosial itu di kelola dengan baik. Tentunya pendekatannya melalui kader yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena merekalah yang paling tahu kebutuhan, paling tahu keluh kesah masyarakat, paling tahu riak-riak yang terjadi di masyarakat. Jika RPJPD memperkirakan tahun 2025 penduduk Kota Sukabumi 404.374 berarti pengalaman periode RPJMD I (2005-2008) laju pertumbuhan penduduk dari hasil pendataan keluarga sebanyak 2,57% diperhitungkan secara cermat untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk secara alamiah. Maka pada RPJMD II (2008-2013) LPP alamiah mesti ditekan ( tahun 2009 harus 1,12%, tahun 2010 jadi 1,09%, tahun 2011 mestinya 1,05% tahun 2012 ditekan pada angka 1,03 dan pada tahun 2013 menjadi 1,02%. Walaupun pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 angka pertumbuhannya 2,57% berarti prediksi jumlah penduduk masih bisa ditekan pada tahun 2025 menjadi 403.046 jiwa. Lain halnya hasil Sensus Penduduk tahun 2010 sejumlah 299.247 bila laju pertumbuhan penduduknya bisa ditekan menjadi 1,74% berarti perkiraan jumlah penduduk tahun 2025 akan berjumlah387.619 jiwa.

            Namun demikian bila mingrasi masuk tidak ada yang mengendalikan bisa terjadi dari angka sensus penduduk 299.247 di tahun 2010 dengan pengalaman pertumbuhan penduduk di RPJMD I (2005-2008) mencapai 2,57% . maka penduduk di tahun 2025 akan mencapai 441.764 jiwa. Tentunya variable-variabel lain dianggap konstan. Namun bila variable pertambahan perumahan baru sampai dengan tahun 2010 ada 32 terus dihuni oleh pemiliknya dari luar kota. Maka beban pengendalian penduduk dari lahir, mati, datang dan pergi akan semakin kompleks.

            Disini para pemangku kepentingan harus pekka terhadap program Keluarga Berencana. Kalau tidak bisa dihitung melalui teori Cost Benefet Analisis. Berapa kebutuhan sarana dan prasarana untuk mengayomi penduduk 404.374 jiwa. Kalau dari jumlah penduduk 288.224 jiwa saja diperlukan Anggaran pemerintah sebesar Rp 576.630.173.000.  Pilihan kebijakannya apakah akan meningkatkan LPE atau akan mengendalikan LPP. Baik dari mingrasi masuk ataupun dari LPP alamiah melalui program KB! Tinggal dihitung mana yang paling menguntungkan? Apakah menggenjot PAD atau mengeluarkan dana untuk program KB. Atau berbarengan antara menggenjot PAD dengan menggencarkan progam KB dengan berbagai konsekwensinya.

            Apabila teori yang akan digunakan untuk menggenjot PAD! Berarti kebijakan untuk mengeluarkan anggaran pembuatan Perda yang pengaturan pungutan kepada masyarakat sudah benar. Tentunya harus diperhitungkan  pula dampaknya pada fenomena sosial dari kenaikan pungutan itu. Jadi tidak masalah bila pendanaan untuk program Pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana dikurangi. Dengan catatan konsekwensi penambahan penduduk dari ibu yang melahirkan harus diterima oleh berbagai pihak. Namun bila pendekatannya pada pemberdayaan masyarakat maka konsekwensi kebutuhan untuk mengelola kader masyarakat yang akan mampu mengendalikan fenomena sosial mesti rasional. Jangan sampai rasionalisasi malah menggiring pada pemikiran yang irasional.

            Walaupun pemberdayaan kader masyarakat itu bersifat kualitatif. Namun sangat rasional bila pendekatan proyeksi pertambahan penduduk dijadikan suatu dasar perhitungan pembiayaan pembuatan  program. Jika kesejahteran masyarakat itu kualitatif bukan berarti tidak bisa dihitung dengan pendekatan matematik dan teori statistic. Apalagi bila dihitung dari proyeksi pertambahan penduduk. Dikarenakan setiap tahun PUS meningkat. Lulusan pendidikan tidak semuanya bisa diserap di lapangan kerja mungkin saja konsekwensinya pada jalan pintas melalui perkawinan yang dipaksakan.

            Apa pengertian dari perkawinan yang dipaksakan. Yaitu ada periode yang di bypass. Ketika remaja itu mulai menyenangi lawan jenisnya bukan berpikir mendewasakan diri mencari pekerjaan yang bisa menghidupi dirinya dan keluarganya kelak. Malah melakukan akad nikah di bawah umur dikarenakan ketergantungannya sangat tinggi. Atau melakukan hubungan perkawinan diluar nikah. Jika siklus kehidupan tersebut ada yang putus maka produktifitasnya rendah. Sehingga tidak setara antara jumlah KK dengan jumlah bangunan rumah. Maka terjadilah satu rumah dihuni oleh beberapa Kepala Keluarga yang menurut penelitian BPS disebutnya Rumah Tangga Sasaran (RTS). Jika pendekatannya rumah tangga sasaran maka akan semakin tinggi angka ketergantungannya. Akibatnya data kemiskinan dipersalahkan. Sebab tidak mampu menjawab persoalan fenomena sosial.  Belum lagi ekses dari kawin diluar nikah, maka terjadi kelahiran diluar PUS. Dan itu akan menjadi fenomena sosial dimasa mendatang.

            Dari hasil pendataan Keluarga tahun 2010 terdapat 75.551 kepala Keluarga dengan jumlah Pra KS alasan ekonomi 3.059 KK dan KS1 alasan ekonomi 11.644 dan jumlahnya jika dianalogikan sebagai orang miskin maka jumlahnya 14.703 KK. Sedangkan di tahun 2005 jumlah KK masih berjumlah 64.788 KK. Namun bila mengambil data kemiskinan dari Jamkesmas  46.530 dan jamkesda 25.384 maka menajdi 71.914 Jiwa berti jumlah orang miskin bisa mendekati seluruh Kepala Keluarga yang ada di Kota Sukabumi. Padahal jumlah Kepala Keluarga itu ada yang termasuk Pra KS, KS1, KS2, KS3 dan KS3 Plus. Jika angka tersebut diadopsi untuk menangani kemiskinan di berbagai sector. Berarti beban APBD akan semakin berat.

            Bila dicermati lebih mendalam ternyata orang yang tidak mampu membayar biaya berobat bukan hanya masyarakat yang termasuk katagori criteria miskin. Melainkan orang KS2 dan KS3 saja ketika berobat akan merasa tidak mampu membayar. Sehingga harus ditanggung oleh Jamkesda dan jamkesmas. Atau meminta bantuan sosial dalam bentuk lain. Itulah fenomena sosial yang terjadi. Begitu pula orang yang tidak mampu membayar biaya sekolah bukan hanya yang termasuk orang miskin semata. Sehingga BOS tidak bisa otomatis dipersepsikan untuk menangani orang miskin. Karena baik orang miskin maupun orang kaya jadi di subsidi oleh pemerintah terutama di SD dan di SMP. Bahkan bila dicermati lebih mendalam bahwa dana BOS itu tidak ansih dinikmati oleh orang Kota sebab penanganan pendidikan tidak mengenal batas wilayah status kependudukan.

            Makanya khusus untuk masalah pendidikan harus ada data terpilah antara penduduk kota dengan penduduk luar kota. Supaya perhitungan APK dan APM tepat. Bila jumlah seluruh murid usia sekolah yang ada di sekolah se Kota Sukabumi dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah se Kota Sukabumi. Maka biasnya sangat besar. Karena anak sekolah yang ada di sekolah se Kota Sukabumi belum tentu seluruhnya penduduk Kota Sukabumi. Apalagi sekolah-sekolah paporit sudah bisa dipastikan banyak diminati oleh penduduk luar Kota Sukabumi. Jadi rumus menghitung APK dan APM sudah tepat tapi dalam tatanan implementasi perhitungannya ada yang kurang tepat. Sehingga bila dikros cek dengan program lain bisa terjadi perbedaan data.

            Sedangkan untuk masalah kesehatan harus ada data terpilah antara data orang miskin ansih orang kota dengan data orang miskin rujukan dari luar kota dan rujukan dari surat keterangan tidak mampu. Biasanya beda antara data basis jamkesda dengan masyarakat yang diberikan SKTM. Karena SKTM itu adalah penanganan instan untuk meredam gejolak sosial. Tapi berdampak pula pada perbedaan data orang miskin dikala dikros cek dengan data basis dan criteria yang ditentukan oleh BPS yang mempunyai kewenangan mengeluarkan data. Solusinya untuk menyamakan proyeksi penduduk Kota Sukabumi harus dihimpun dari TKPK baik yang menyangkut program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi maupun bantuan sosial lainnya.

            Pendekatan yang dianggap  paling tepat bisa dilakukan melalui entri data KK dari Casip dikolaborasi dengan hasil pendataan KK oleh Kader Pos KB. Kemudian dibuat suatu metric data basis KK di sebar pada semua SKPD yang mempunyai program penanggulangan kemiskinan. Kemudian  program Mutasi Data Keluarga ( MDK ) yang dikembangkan oleh BKKBN di adopsi untuk mengupdate setiap bulan, tiga bulan, semester dan tahunan serta sepuluh tahunan. Seluruhnya dimasukan dalam server besar lalu disimpan di website yang bisa diakses oleh publik. Tentunya dengan admin yang kompeten sehingga tidak disalah gunakan, atau dirubah semena-mena. Apalagi bila dikembangkan dengan system informasi administrasi kependudukan.

Perbandingan Data BPS Dengan BPMPKB

Untuk menyikapi perbedaan Proyeksi Penduduk hasil Pendataan KK oleh BPMPKB dengan hasil Sensus Penduduk dari BPS maka perlu disandingkan, yaitu angka 299.247 dengan 288.224. hal ini penting untuk dijadikan titik awal intervensi program. Karena perbedaannya sangat tinggi yaitu 11.023 jiwa. Angka sebesar itu perlu ditelusuri apakah dari menonjaknya angka kelahiran. Apakah dari angka migrasi in. Apakahan karena bertambahnya anak jalanan dari luar kota? Apakah dari orang-orang yang numpang usaha di Kota? Apakah dari angka anak sekolah asal luar kota? Apakah dari angka penduduk yang ada di asrama? Apakah dari hunian baru komplek perumahan yang jumlahnya sampai dengan bulan April 2011 sebanyak 32 komplek perumahan baru. Hal ini penting untuk menghitung Laju Pertumbuhan Penduduk. Kalau perbedaan itu dari jumlah bayi yang baru dilahirkan. Berarti harus segera menambah posyandu sebanyak 110 buah. Harus menyiapkan vaksin untuk imunisasi, Bahkan berbagai kebutuhan dasar yang mesti disiapkan oleh pemerintah daerah dari data penduduk itu mesti diantisipasi.

Ketika mendalami jumlah perbedaan penduduk dari BPS dengan pendataan keluarga dari BPMPKB. Ternyata untuk Kecamatanan Baros BPS lebih rendah 286 jiwa. Lembursitu ternyata BPS lebih tinggi 513 jiwa. Cibeuruem ternyata BPS lebih tinggi 3.234 jiwa. Citamiang ternyata BPS lebih tinggi 2.431 jiwa . Warudoyong ternyata BPS lebih tinggi 3.146. Gunung puyuh ternyata BPS lebih tinggi 1.494 jiwa dan Cikole ternyata BPS lebih tinggi 491 jiwa.

Hal lainnya yang perlu dicermati adalah pengelompokan umur. Jika dalam pendataan keluarga usia dikelompokan 0-1 tahun, 1-5 tahun, 5-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-21 tahun dan seterusnya. Sedangkan pengelompokan di BPS 0-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, 15-19 tahun, 20-24 tahun. Dan setersusnya. Tentunya filosofi dari pengelompokan usia saja jika didalami pasti ada tujuan tertentu. Yang semuanya ada konsekwensi terhadap perencanaan dan evaluasi capaian program. Namun jika dari masing-masih hasil pendataan itu diabaikan dan tidak dijadikan rujukan. Bisa dipastikan perencanaan yang disepakati hanya merupakan angan-angan saja. Karena capaian kinerja diperhitungkan dari data. Sedangkan ketersedian dana tidak didasarkan pada standar biaya per jiwa. Melainkan berdasarkan kemampuan anggaran yang tersedia. Padahal kompleksitas permasalahan sudah semakin jelimet dan terus berkembang seperti spiral dinamik. Namun sumber kauangan semakin sulit dan mengundang protes dari masyarakat. Dilain pihak masyarakat semakin tinggi tuntutannya untuk serba digratiskan.

Disinilah diperlukan manajemen pemberdayaan kader masyarakat. Dengan harapan bisa mendekatkan dua kutub yang berbeda antara keinginan masyarakat dengan kemampuan keuangan pemerintah. Bahkan dibayang-bayangi dengan ratifikasi hukum internasional yang belum bisa sepenuhnya cocok untuk diterapkan di Negara Republik Indonesia Tercinta ini. Jadi standar Sensus Penduduk yang diadopsi oleh BPS dari standar Internasional. Sedangkan pendataan keluarga diilhami oleh kondisi sosial masyarakat dengan pentahapan Keluarga Pra KS, KS1, KS2, KS3 dan KS3 Plus. Bahkan Pra KS diurai kembali dengan Pra KS alas an ekonomi, Pra KS bukan alasan ekonomi. Dengan KS1 alasan ekonomi dan KS1 bukan alasan ekonomi. Sedangkan untuk ukuran data kemiskinan dari MDGs dari pendapatan minimal 1 dolar setiap hari.  

Namun bila diartikannya pendatpatan 1$ untuk satu KK dengan minimal setiap keluarga mempunyai anak 2 dan satu istri berarti di dalam KK itu ada empat yang harus dihidupi. Maka jika 1$ bagi 4 ornag berarti setiap orang menikmati 0,25$, jika krus rupiah satu dolar Rp 8.800 berari setiap orang adalah Rp.2.200. Ketika di tengok di pasar maka makanan apa yang bisa dibeli dengan harga Rp 2.200. Apakah singkong, apakah pisang apakah terigu, apakah gandung apakah jagung? Kemudian berfikir apa dengan Rp 2.200 akan memenuhi standar gizi?

Maka setiap orang jelas harus diberdayakan. Sedangkan pengertian berdaya menurut Kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat (Drs. Rukman Heryana ) adalah (1) boga Kanyaho, (2) boga kahayang (3) boga kabisa ( 4) boga kadaek (5) Kaboga. Jika diterjemahakan dalam bahasa Indonesia adalah pengetahuan, kemauan, kemampuan, kinerja dan kesejahteraan. Makanya penulis menyisipkan satu pendapa bahwa sbelum orang itu boga kabisa harus didahului oleh karesep. Makanya dalam memberdayakan setiap kader itu harus memenuhi criteria atau syarat dengan cirri Knoledge, vision, hobby, expert, entrepreneur dan rich. ( pengetahuan, kemauan, kesenangan/hobi, keahlian, reativitas dan kesejahteraan/kekayaan.

Kesemuanya harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan professional, bergerak dengan kebersamaan dan semuanya dipertanggungjawabkan lahir dan bathin. Karena berdaya itu bukan hanya kuasa dan mampu. Melainkan harus tumbuh dari kesadaran sendiri dengan tetap mengadopsi perkembangan yang terjadi dalam komunitas temapat tumbuh dan berkembang hidup dan kehidupan. Sejak bertemunya sel telur dengan sprema, dibesarkan dalam rahim Ibu, dilahirkan, dibesarkan di lingkungan keluarga, bersekolah, bekerja, menikah, bermasyarakat menjadi sosok orang dewasa dan menjadi orang tua yang arif. Siap menghadap kepada sang maha Pencipta ke Alam baq. Itulah makna dari outcome yang ingin diperoleh dari sebuah aktivitas “Manajemen Pemberdayaan Kader BKB dalam Peningkatan Tumbuh Kembang Anak Usia Dini” maka wajar bila Penulis melakukan penelitian dalam sebuah disertasi.

 

 

 

 

 

 

 

Tentang alkautsarbandung

Sekolah Islam Alkautsar Bandung
Pos ini dipublikasikan di paud dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s