Awal Otonomi Daerah

Nuansa yang terjadi tahun 1992 masih kental dengan situasi orde baru, sehingga seluruh PNS masih dituntut untuk mono loyalitas yang mengimplementasikan perjuangan diluar kedinasannya mesti bergabung dalam naungan KORPRI. Namun untuk aparat Dinas pendidikan masih harus ditambah dengan aktivitas trimitra, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama PGRI. Tiga nakoda itu memerlukan sinergitas dalam meningkatkan aksebilitas pendidikan, pemerataan dan peningkatan mutu dengan pembagian fungsi  Dinas P dan K mengelola man, material and money. Depdikbud mengelola methode, mutu dan minute(waktu). Sedangkan PGRI diharapkan mendukung kegiatan Dinas Pdan K dengan Depdikbud dalam mewujudkan profesionalisme guru.

 

Keterbatasan kewenangan Dinas P dan K dalam mengelola pendidikan hanya pada sekolah dasar. Sehingga program wajar dikdas 6 tahun menjadi tanggung jawab penuh dari Pemerindah Propinsi terutama dalam penggajian guru, penyediaan sarana dan pengurusan pengangkatan,  kenaikan pangkat serta jabatan Guru dan Kepala Sekolah Dasar. Bahkan bila seorang guru SD berkehendak untuk melimpah ke SMP harus mengurus lolos butuh serta melalui test skrining. Sedangkan kewenangan Depdikbud sangat luas, yaitu untuk SD tetap dalam pengawasannya khususnya dalam hal proses belajar mengajar. Bahkan untuk tingkat SMP dan SMA/SLTA diurus sepenuhnya oleh Depdikbud baik yang berhubungan dengan man, material, money, method, minute and quality.  Saat itu kesenjangan antara guru SD dengan guru SMP dan SMA/SLTA seperti ada jurang pemisah yang sangat curam. Bahkan yang setia menjadi anggota PGRI saat itu kebanyakan dari guru SD.

 

Cerita lama yang sering dipermasalahkan tentang guru SD adalah jenis potongan. Walaupun potongan gaji itu sebagai akibat dari ulahnya meminjam sana sini dari konsekwensi kecilnya gaji guru SD. Hampir semua media sering melansir tentang berita potongan gaji guru atau keterlambatan pembayaran gaji ataupun keterlambatan kenaikan pangkat. Bahkan head line tentang ambruknya bangunan SD sering menghiasi halaman pertama media massa. Upaya yang dilakukan pada tahun 1992 oleh pihak Propinsi adalah menyerahkan sebagian urusan Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten Kota tentang urusan Sekolah Dasar. Sehingga Cabang Dinas P dan K yang semula bertanggung jawab kepada Propinsi menjadi Dinas P dan K Kabupaten Kota bertanggung jawab pada  Bupati/Walikotamadya.

 

Awal mulanya penyerahan kewenangan urusan Sekolah Dasar melahirkan pro dan kontra, ya!  maklum masih ada tiga nakoda yang mengayomi kepentingan Sekolah Dasar. Bahkan yang sering menjadi ungkapan celotehan adalah masalah penempatan dan pengangkatan Kepala Dinas P dan K  ditempati dari Pegawai yang bukan berlatar belakang profesi guru. Sehingga apabila ada kasus merosotnya mutu pendidikan dan tidak meratanya penempatan guru menjadi bulan-bulanan dipersalahkan pada kesalahan penempatan Jabatan Kepala Dinas P dan K. Cerita itu terus memanas sampai pada situasi diberlakukannya otonomi daerah tahun 1999 yang efektif pada tahun 2002. Sehingga program wajar dikdas 9 tahun semakin menggelora setelah diberlakukannya otonomi daerah.

 

Setelah efektifnya otonomi daerah maka Dinas P dan K dengan Depdikbud dilebur menjadi satu lembaga dengan nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota yang mengelola Sekolah Dasar, SMP, SMA atau sederajat. Maka guru SMP dan Guru SMA atau sederajat  mulai setia menjadi anggota PGRI. Bahkan menjadi pengurus PGRI di berbagai tingkatan. Namun karena profesi guru itu mendominasi jumlah PNS maka setiap riak dan goyangan yang muncul pada guru, gemanya akan menggetarkan tanah air. Alhamdulillah perjuangan guru diawal era otonomi daerah membuahkan hasil untuk mengangkat harkat dan martabat guru, terutama dengan dilahirkannya USPN Nomor 20 tahun 2003.

 

Sebagaiman tertuang dalam penjelasan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa  “Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.”  Apakah di jalur pendidikan formal, nonformal ataupun informal.

 

Apabila diperhatikan lebih lajut pasal 26 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik

 

Bahkan dijelaskan lebih lanjut bahwa salah satu misi yang diemban adalah “memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI”. output dari memberdayakan peran serta masyarakat tergambar dalam angka partisipasi kasar (APK). pendidikan anak usia dini. baik melalui jalur formal maupun jalur nonformal.

 

Berdasarkan hasil penelitian UNESCO  tahun 2005 bahwa “pelayanan pendidikan anak usia dini termasuk 6 pelayanan—Taman Kenak-kanak (TK), Roudotul Athfal ( RA), Kelompok Bermain ( KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Bina Keluarga Balita (BKB), dan kelas 1 di Sekolah Dasar” ( SD) (Unesco, 2005:10).  Pertama ”Pendidikan Anak Usia Dini adalah perkembangan anak secara menyeluruh atau seutuhnya. Persiapan anak untuk sekolah formal dipandang sebagai bagian integral dari perkembangan menyeluruh, bukan sebagai tujuan yang terisolasi. Kedua kebijakan pemerintah mengenai Pendidikan Anak Usia Dini harus memihak kepada yang miskin, memberikan ketidaksamaan sebagai prioritas. Ketiga Pendidikan Anak Usia Dini sebagai sarana meletakan pondasi untuk belajar sepanjang hayat, dan sebagai transisi dari rumah keperlayanan anak usia dini yang mana pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini ke sekolah harus mulus” (Unesco, 2005 : 15)

 

Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat yang direpresentasikan pada Bina Keluarga Balita  mendukung peningkatkan angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini perlu dikaji secara mendalam baik dari aspek kelembagaan, kepemimpinan, kesejahteraan, budaya/ lingkungan, pengorganisasian, kompetensi kader, kinerja PLKB, Program, Pembinaan, sarana dan prasarana, pembiayaan ataupun evaluasi dan penilaian. Dari beberapa layanan pendidikan anak usia dini, akan difocuskan pada Bina Keluarga Balita.

 

Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk aktivitas Bina Keluarga Balita merupakan repleksi keberpihakan kepada yang miskin untuk mendapatkan pelayanan pendidikan anak usia dini. Apabila tidak dilakukan maka konsepsi pendidikan untuk semua yang sudah menjadi kesepakatan dunia tidak akan tercapai. Bahkan angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini (PAUD) tahun 2009 secara nasional yang ditargetkan mencapai 53,9 persen tidak akan tercapai.

 

Bambang Sudibyo, di Medan, Kamis, mengatakan, program PAUD merupakan salah satu program prioritas Depdiknas. Ia mengatakan, angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2008 baru mencapai 50,62 persen dari 29,8 juta anak.. Dari tahun ketahun APK PAUD secara nasional diupayakan terus meningkat, karena pada usia dini inilah masa yang potensial untuk membangun potensi anak,” katanya. Mendiknas saat itu mengatakan di saat menjadi pembicara dalam seminar Pendidikan yang membahas isi-isu pendidikan yang strategis di Sumut. Peningkatan APK PAUD dari tahun ketahun tersebut dapat dilihat dari data yang disampaikannya. Tahun tahun 2004, APK PAUD secara nasional masih mencapai 39 persen, kemudian meningkat menjadi 42,34 persen pada tahun 2005, dan 46,65 persen tahun 2006, sedangkan tahun 2007 mencapai 48,43 persen, untuk seterusnya pada tahun 2008 sudah mencapai 50,62 persen. “Sementara pada tahun 2009 ini, kita menargetkan tingkat APK PAUD baik yang ada dilembaga formal maupun non formal adalah 53,9 persen, baik yang dikelola Depdiknas maupun Departemen Agama,”

 

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian UNESCO menunjukan hasil kajian  sebagai berikut:

 

TK/TK Islam   ( RA) Kelompok

Bermain

Taman Penitipan

Anak

Posyandu Bina Keluarga Balita ( BKB)
Usia 4+ – 6 +tahun 2+ – 6+ tahun 3 bulan – 6+ tahun 0+ – 6+  tahun 0+ – 5+tahun
Target Anak Anak Anak Anak dan Ibu Ibu
Fokus Pendidikan Anak Usia Dini Perkembangan anak dan kesiapan bersekolah Ajaran agama di RA Pendidikan Pada dasarnya bermain-main Perkembangan emosi dan mental Pelayanan perawatan untuk anak-anak yang orang tuanya bekerja, digabung dengan komponen perkembangan emosi dan mental Pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak: digabung dengan pendidikan orang tua Pendidikan orang tua; kegiatan untuk anak juga ditawarkan selama pertemuan
Waktu kegiatan 2 jam setiap hari 2 jam, minimum 3 kali seminggu 8-10 jam setiap hari 2 jam, 2 kali sebulan 2 Jam, 2 kali sebulan
Jumlah Lembaga         ( Tahun) TK 47.746 (2002)

RA 11,560 (2002)

1,256 ( 2002) 1,789 (2002) 245,758 Posyandu banyak insentif 244,567 Kelompok BKB dengan 125 Ibu-ibu perkelompok (2000)
Jumlah anak yang terdaftar (tahun) TK 1.749.722 (2002)

RA 378.094 (2002)

36.649 (2002) 15.308 (2002) 60 – 70% tingkat rata-rata yang hadir oleh ibu-ibu 21% tingkat rata-rata yang hadir oleh ibu-ibu (2000) Jumlah anak-anak yang diperkirakan dicapai 2.256.204
Persyaratan kualifikasi guru 2 tahun di akademi (D2) SLTA dengan training khusus termasuk magang SLTA dengan training khusus termasuk magang SMP dengan pelatihan khusus termasuk magang SMP dengan pelatihan berhubungan dengan kerja termasuk magang
Agen pemerintah yang bertanggung jawab Depdiknas Departemen agama supervisi dan Monitoring RA Departemen sosial Departemen Pendidikan Nasional Departemen sosial, komponen suprvisi Departemen Diknas garis-garis Departemen Kesehatan bantuan teknis, supervisi Kementrian Pemberdayaan Perempuan BKKBN

 (laporan review kebijakan Pendidikan dan Perawatan anak Usia dini di Indonesia, UNESCO, 2005 p 18)

 

Karena salah satu pelayanan PAUD adalah Bina Keluarga Balita seperti hasil penelitian UNESCO maka fungsi keluarga sangat strategis, yaitu “Keluarga seringkali disebut sebagai lingkungan pertama, sebab dalam lingkungan inilah pertama-tama anak mendapatkan pendidikan, bimbingan, asuhan, pembiasaan, dan latihan. Keluarga bukan hanya menjadi tempat anak diasuh dan dibesarkan, tatapi juga tempat anak hidup dan dididik pertama kali. Apa yang diperolehnya dalam kehidupan keluarga, akan menjadi dasar dan dikembangkan pada kehidupan-kehidupan selanjutnya. Kelurga merupakan masyarakat kecil sebagai prototipe masyarakat luas. Semua aspek kehidupan masyarakat ada di dalam kehidupan keluarga. Seperti aspek ekonomi, social, politik, keamanan, kesehatan, agama, termasuk aspek pendidikan. ( Prof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata, 2008: 27)

Dari landasan pemikiran seperti itu, maka Bina Keluarga Balita sangat tepat dan relevan untuk dikaji. Karena seperti hasil penelitian UNESCO merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam mendukung angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini. Sudah barangtentu merupakan  salah satu bagian yang tidak terpisahakan dalam system pendidikan nasional yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003. Terutama keberpihakan pemerintah terhadap orang miskin. Karena bagi orang menengah keatas bahwa mengikuti pendidikan anak usia dini pada jalur formal sudah merupakan trend dan gengsi tersendiri. Sedangkan bagi orang miskin masih dirasakan sebuah beban hidup dalam kehidupannya. Disinilah diperlukan intervensi pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya/manfaat PAUD.

Tentang alkautsarbandung

Sekolah Islam Alkautsar Bandung
Pos ini dipublikasikan di artikel, pendidikan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s